Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi menyoroti pencoretan bansos akibat pergeseran desil DTSEN mendadak dan bantu verifikasi ulang data warga.
Kandangan, wartaberitaindonesia.com–
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyoroti persoalan pergeseran kelompok desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan data tersebut memicu pencoretan sejumlah warga dari daftar penerima bantuan sosial (bansos).
“Perubahan status desil secara mendadak merugikan warga kurang mampu yang sebelumnya rutin mendapatkan alokasi bansos dari pemerintah,” ujar Ketua DPRD Kabupaten HSS, Akhmad Fahmi, Senin (14/9/2026).
Fahmi mengungkapkan bahwa keluhan tersebut marak ia temui saat menyerap aspirasi ke daerah pemilihan (dapil) beberapa waktu lalu. Sebab, sejumlah warga melaporkan posisi desil mereka mendadak melompat dari desil 1–2 menjadi desil 3. Oleh karena itu, mereka otomatis gugur sebagai penerima bantuan.
“Saat turun ke dapil, banyak warga mengadu posisi desil mereka naik dari 1–2 ke desil 3. Imbasnya mereka tidak lagi menerima bansos,” tutur politisi tersebut.
Merespons keluhan warga, DPRD HSS segera bergerak cepat. Kemudian, mereka memfasilitasi pengumpulan identitas warga terdampak untuk diserahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten HSS.
Selanjutnya, hasil verifikasi ulang menunjukkan langkah tersebut membuahkan hasil yang positif. Akhirnya, Dinsos berhasil mengoreksi data desil 10 dari 40 warga yang diajukan, sehingga mereka kini kembali berhak menerima kucuran bansos.
Oleh sebab itu, Fahmi mengimbau masyarakat yang merasa tingkat kesejahteraannya tidak sesuai dengan status desil untuk tidak segan melapor. Aduan tersebut bisa ditujukan ke Dinsos maupun legislator di dapil masing-masing.
“Bagi masyarakat yang mengalami kendala serupa, silakan mengadu ke dinas terkait atau langsung sampaikan ke anggota dewan di dapilnya,” pungkas Fahmi.
