Kandangan, wartaberitaindonesia.com – DPRD dan Pemkab Hulu Sungai Selatan (HSS), Provinsi Kalimantan Selatan, sepakat penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyertaan modal Bank Kalsel menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi, Senin (29/9).
Rapat paripurna penetapan Perda penyertaan modal Bank Kalsel tersebut, dihadiri Bupati HSS Achmad Fikry, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad.
Panitia Pansus DPRD Yoga Lesmana berharap Bank Kalsel dapat melaksanakan tanggung jawab, dan dalam penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) bisa berkomunikasi. “Dengan komunikasi kita harap aspirasi yang disampaikan melalui DPRD dapat terakomodir secara lebih optimal,” ujar Yoga.
Sementara itu, Bupati HSS H Achmad Fikry mengatakan Perda untuk pengembangan usaha dan penguatan permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan.
“Selain itu untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Bupati Fikry.
Dikatakan bupati, penyertaan modal ini adalah investasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bentuk penyertaan modal kepada Bank Kalsel, yang bertujuan untuk modal pembangunan di masa akan datang, guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba, yang diharapkan Perda menjadi dasar hukum dalam pernyataan modal,” ujarnya.
Bupati mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya dan dan menyetujui ranperda penambahan penyertaan modal Bank Kalsel menjadi Perda.
