Banjarbaru, wartaberitaindonesia.com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Firman Yusi, S.P., mengusulkan langkah perlindungan konkret bagi pelaku usaha perikanan guna mengantisipasi dampak perubahan iklim yang kian ekstrem. Usulan tersebut meliputi penyediaan Asuransi Usaha Perikanan Budidaya dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan tradisional.
Hal itu disampaikan Firman dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel Tahun 2027 yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Kamis (5/2/2026).
Ia menilai, frekuensi banjir dan cuaca buruk di Kalsel telah menyebabkan kerugian besar, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga kematian massal ikan seperti yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala.
“Dampak perubahan iklim ini nyata dan berulang. Pembudidaya dan nelayan tidak boleh dibiarkan menanggung kerugian sendirian tanpa perlindungan negara,” tegas Firman.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mensubsidi premi asuransi bagi pembudidaya keramba, kolam, maupun tambak. Selain itu, nelayan tangkap perlu difasilitasi BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin risiko kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua.
Firman juga menekankan pentingnya pelatihan diversifikasi usaha agar ekonomi masyarakat pesisir tetap tangguh saat cuaca buruk melanda.
