Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Mathari mendesak Dinas PUPR melakukan perhitungan matang sebelum mengalokasikan anggaran Jembatan Banyiur.
Banjarmasin,
wartaberitaindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin mendesak pemerintah kota (pemkot) setempat melakukan perencanaan dan perhitungan matang sebelum mengalokasikan anggaran penanganan Jembatan Banyiur. Langkah ini dinilai krusial agar kebijakan yang diambil berbasis kondisi riil di lapangan dan menjamin efisiensi anggaran.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, menegaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus mengantongi data detail mengenai tingkat kerusakan jembatan. Hal itu diperlukan untuk menentukan jenis intervensi yang tepat, apakah berupa perbaikan ringan, rehabilitasi total, atau rekonstruksi.
“Untuk Jembatan Banyiur ini harus dihitung secara matang. Kita perlu mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan dan berapa anggaran riilnya,” ujar Mathari saat ditemui di gedung dewan, belum lama ini.
Menurut Mathari, ketepatan perencanaan ini sangat mendesak mengingat Pemkot dan DPRD Banjarmasin tengah memasuki fase pembahasan APBD Perubahan. Jika penanganan infrastruktur tersebut ingin diakomodasi dalam anggaran perubahan, dokumen perencanaan dan estimasi biaya harus sudah klir.
Ia mengingatkan instansi terkait agar membuang jauh-jauh pola penganggaran yang hanya berbasis perkiraan atau asumsi kasar. Perencanaan yang spekulatif berpotensi memicu proyek mangkrak akibat kekurangan dana di tengah jalan.
“Jangan sampai anggaran yang disiapkan ternyata tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan. Sejak awal, perencanaan harus sinkron dengan kebutuhan nyata di lapangan,” pungkasnya.
