Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Ketua dan Wakil Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Provinsi Kalsel melakukan studi komparasi ke Jawa Timur (Jatim) dan DKI Jakarta.
Ketua Pansus Agus Mulia Husein mengungkapkan hasil studi komparasi di Jatim dan DKI Jakarta terbukti cukup baik dalam pengendalian banjir meski secara regulasi di kedua provinsi tersebut belum memiliki Perda Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir.
“Namun di sisi lain sinergitas Pemprov dan Pemkab di sana berjalan harmonis,” ujarnya kepada wartaberitaindonesia.com, Senin (1/8).
Dicontohkannya, di sana koordinasi melalui sistem ‘Memorandum of Understanding’ (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Pemprov dan Pemkab berjalan baik.
Selain itu DKI menggunakan sistem pompanisasi dan sumur resepan untuk meminimalkan ke dalaman air banjir, kemudian khusus Jatim menjadikan Perda Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Kalsel sebagai objek studi komparasi ke depan.
“Karena itu
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengapresiasi DPRD Kalimantan Selatan atas pengajuan Raperda tersebut,” ujar Agus.
Sementara Wakil Ketua Pansus HM Isra Ismail menegaskan Kementerian PUPR sangat terbuka perihal konsultasi secara kontinyu jika masih diperlukan dalam pembahasan Raperda tersebut bisa berkomunikasi lewat sambungan selular.
Namun demikian pihak kementerian mengingatkan agar Raperda atau Perda nantinya jangan sampai berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Informasi Kementerian PUPR ternyata dari seluruh Provinsi di Indonesia baru Kalsel yang mengajukan akan membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir,” ungkap Isra.
