Tanah Bumbu, wartaberitaindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini dinilai sebagai wujud nyata komitmen daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Apresiasi tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Senin (15/6). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tanah Bumbu, Wisnu Wardana.
Penyampaian pandangan umum fraksi dilakukan secara bergiliran. Diawali oleh Fraksi PDI Perjuangan melalui Hj. Sarniah, disusul Fraksi PKB oleh HM. Haris Fadillah, Fraksi Gerindra oleh Bobi Rahman, Fraksi PAN oleh Masripai, Fraksi Golkar oleh Sayid Sultan, dan ditutup oleh Fraksi Nasdem Sejahtera yang disampaikan Hj. Ernawati.
Meski memberikan penghargaan tinggi atas opini WTP tersebut, seluruh fraksi DPRD memberikan catatan kritis, khususnya terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Legislator mendesak eksekutif untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, serta optimalisasi penyerapan anggaran.
DPRD menegaskan bahwa prestasi opini WTP harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembangunan di lapangan. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran dapat dirasakan secara langsung dan lebih luas oleh masyarakat Tanah Bumbu.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, staf ahli, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan perbankan, serta tamu undangan lainnya.
