DPC PKB Kota Banjarmasin menggelar bedah buku Sosialisme Islam Tjokroaminoto dan Ali Syariati untuk menguatkan gerakan politik ekonomi rakyat.
Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Banjarmasin menggelar dialog interaktif dan bedah buku Sosialisme Islam: Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syariati di kawasan Banjarmasin Selatan, Sabtu (7/11/2026).
Forum ini menjadi ruang untuk merespons tantangan ketimpangan ekonomi, praktik monopoli, hingga sulitnya masyarakat kecil mengakses kesejahteraan melalui gagasan Praksis Politik Babak Baru yang berpihak kepada rakyat.
Kegiatan yang diikuti sekitar 30 peserta dari kalangan pemuda dan mahasiswa ini tidak sekadar menjadi ajang diskusi intelektual. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menggali kembali pemikiran tokoh-tokoh Islam tentang keadilan sosial dan ekonomi, lalu menerjemahkannya ke dalam konteks tantangan politik masa kini.
Ketua DPC PKB Kota Banjarmasin, Deddy Sopyan, menegaskan bahwa agama, ekonomi, dan politik adalah tiga hal yang tidak terpisahkan. Sejarah pergerakan Islam di Indonesia membuktikan perjuangan umat sejak awal selalu menyentuh kemandirian ekonomi dan pembelaan kaum tertindas (mustadh’afin).
Ia mencontohkan lahirnya Sarekat Dagang Islam (SDI) serta Nahdlatul Tujjar yang dirintis KH Wahab Chasbullah pada 1918 sebagai akar sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama (NU). Semangat itu lalu diperkuat H.O.S. Tjokroaminoto dalam buku Islam dan Sosialisme yang memandang perlawanan terhadap ketidakadilan sebagai implementasi nilai tauhid. Sementara dari Iran, pemikiran Ali Syariati menawarkan perspektif Islam yang membela kaum tertindas.
“Politik Islam harus menjadi politik yang memperjuangkan keadilan ekonomi. Gagasan Praksis Politik Babak Baru yang diusung PKB bukanlah romantisme sejarah, melainkan penerjemahan pemikiran tokoh menjadi gerakan konkret,” ujar Deddy.
Deddy memaparkan tiga prinsip utama gerakan tersebut. Pertama, melawan sistem ekonomi yang tidak adil seperti monopoli dan praktik rente, tanpa mempertentangkan suku, agama, atau kelompok. Kedua, perjuangan keadilan ekonomi harus mencakup seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang. Ketiga, membangun ekosistem ekonomi rakyat dari bawah melalui penguatan pesantren, koperasi, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta UMKM.
Deddy menambahkan, Sosialisme Islam memiliki fondasi tauhid dan sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, sehingga berbeda dengan sosialisme yang menolak keberadaan Tuhan. Gagasan ini juga dinilai selaras dengan karakter masyarakat Banjar yang mandiri dalam perdagangan, seperti yang tecermin pada tradisi pasar terapung.
“Kita tidak sedang mengimpor gagasan baru, melainkan membangunkan kembali watak asli urang Banua,” tegas Deddy seraya mengajak generasi muda menjadi motor penggerak nyata gerakan ini.
Bedah buku ini menghadirkan tiga narasumber, yakni akademisi Akhsanul Rahmatullah, dosen UIN Antasari H. Amal Fathullah, dan Tenaga Ahli Gubernur H. Sugiarto Sumas. Ketiganya mengupas hubungan Islam dan sosialisme serta prinsip perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.
Sementara itu, anggota Fraksi PKB DPRD Kota Banjarmasin, Zainal Hakim, menjelaskan bahwa dialog ini merupakan tindak lanjut instruksi pengurus pusat PKB yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Melalui forum ini, PKB Banjarmasin berkomitmen menghadirkan gerakan politik substantif yang benar-benar bekerja untuk kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
