Pelajari Tata Kelola Agenda, Bamus DPRD Kalsel Kunker ke Jabar

Teks foto : Habib Hamid Bahasyim saat memimpin kunker ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (29/6). (Foto: Ist)

Bandung, wartaberitaindonesia.com – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada Senin (29/6/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari tugas, fungsi, serta mekanisme penyusunan agenda kerja tahunan dewan.

 

Bacaan Lainnya

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD Kalsel.

 

Rombongan Bamus DPRD Kalsel dipimpin langsung oleh Habib Hamid Bahasyim dan diterima oleh jajaran Sekretariat DPRD Jawa Barat.

 

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas secara mendalam terkait mekanisme penyusunan agenda tahunan.

 

Selain itu, dibahas pula koordinasi antar-alat kelengkapan dewan (AKD) hingga penetapan skala prioritas kegiatan yang diselaraskan dengan program pembangunan daerah.

 

Habib Hamid menegaskan bahwa Badan Musyawarah memiliki peran yang sangat strategis. Bamus berfungsi sebagai pengatur agenda DPRD agar seluruh fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan efektif, terukur, serta tepat sasaran.

 

“Bamus merupakan jantung pengaturan agenda DPRD. Kami ingin mempelajari praktik-praktik baik (best practices) yang telah diterapkan DPRD Jawa Barat agar dapat diadaptasi sesuai kebutuhan Kalimantan Selatan,” kata Habib Hamid.

 

Menurutnya, perencanaan agenda yang matang akan memperkuat koordinasi internal dewan. Hal ini sekaligus memastikan setiap program kerja mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas.

 

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi agenda DPRD dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif.

 

Melalui kunjungan kerja ini, Bamus DPRD Kalsel diharapkan mampu menyempurnakan penyusunan agenda kerja tahunan. Langkah ini juga ditargetkan dapat meningkatkan profesionalisme kelembagaan demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif dan akuntabel.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *