Ketua DPRD Banjarmasin Reses di Alalak Utara, Warga Harapkan Program MBG Pakai Menu Khas Banjar

Teks foto : Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri (keempat dari kiri) saat menggelar reses di Kelurahan Alalak Utara, Sabtu (24/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, warga mengusulkan pemanfaatan pangan lokal khas Banjar untuk menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perbaikan infrastruktur lingkungan. (Foto: Ist)

Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri menyerap aspirasi warga Alalak Utara terkait pengusulan ikan lokal untuk program MBG dan penataan kabel.

Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menyerap berbagai aspirasi warga Kelurahan Alalak Utara dalam kegiatan reses, Sabtu (24/10). Selain persoalan infrastruktur, warga mengusulkan pemanfaatan bahan pangan lokal untuk menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bacaan Lainnya

 

Warga berharap program MBG di Banjarmasin menyajikan lauk khas daerah, seperti ikan haruan, papuyu, dan sapat. Menanggapi hal itu, Rikval menilai penggunaan ikan lokal sangat tepat untuk mengangkat potensi pangan daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner masyarakat Banjar.

 

“Masukan mengenai menu MBG dengan lauk ikan lokal ini sangat penting karena berkaitan dengan kearifan lokal. Aspirasi warga akan kami teruskan kepada pihak terkait agar dapat direkomendasikannya kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Rikval.

 

Ia berharap program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah dengan memanfaatkan hasil produksi pangan lokal.

Di sisi lain, warga Alalak Utara juga mengeluhkan masalah infrastruktur, mulai dari kerusakan jalan lingkungan, buruknya sistem drainase, hingga jaringan kabel yang semrawut.

 

Menurut Rikval, penataan kabel udara yang semrawut harus segera mendapat perhatian instansi terkait demi estetika dan kerapian lingkungan. Menurutnya, perbaikan jalan akan terasa kurang maksimal jika estetika kota masih terganggu oleh kabel yang tidak tertata.

 

Selain infrastruktur, pengelolaan sampah dan mitigasi bencana menjelang musim hujan turut menjadi sorotan warga. Mereka mendesak pemerintah kota untuk mengantisipasi potensi genangan dan banjir akibat luapan sungai serta dampak aktivitas pengurukan lahan.

 

Melalui serap aspirasi ini, warga Alalak Utara tidak hanya menuntut pembenahan lingkungan fisik, tetapi juga mendorong program strategis pemerintah pusat agar dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal setempat.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *