Anggota DPRD Kalsel HM Syaripuddin mendesak Pemko Banjarmasin dan PTAM Bandarmasih mengambil langkah darurat atasi krisis air asin.
Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan sekaligus Anggota DPRD Kalsel, HM. Syaripuddin, mendesak Pemerintah Kota Banjarmasin dan PTAM Bandarmasih untuk segera mengambil langkah darurat mengatasi krisis air asin yang melanda warga.
Syaripuddin menilai situasi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Fakta di lapangan menunjukkan warga harus mengantre sembari membawa galon demi mendapatkan air bersih. Menurutnya, kondisi ini bukan lagi sekadar gangguan pelayanan biasa.
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap warga. Jangan sampai di tengah Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, masyarakat justru harus berjuang sendiri mendapatkan air layak,” tegas pria yang akrab disapa Bang Dhin ini, Kamis (24/9/2026).
Untuk itu, Syaripuddin meminta PTAM Bandarmasih bersikap transparan dengan membuka informasi publik secara berkala. Informasi tersebut meliputi daftar wilayah terdampak, hasil pemeriksaan kualitas air, tingkat salinitas (kadar garam), jadwal distribusi bantuan water tank, hingga target pemulihan pelayanan.
Ia juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menambah armada mobil tangki serta memperbanyak titik distribusi air gratis. Prioritas bantuan harus diarahkan ke fasilitas publik dan kelompok rentan.
“Distribusi air bersih harus diprioritaskan untuk rumah sakit, puskesmas, sekolah, rumah ibadah, serta permukiman padat penduduk. Selain itu, perhatian khusus wajib diberikan kepada lansia, balita, dan keluarga kurang mampu,” tambahnya.
Bukan sekadar penanganan jangka pendek, Syaripuddin turut menuntut adanya evaluasi menyeluruh. Evaluasi tersebut harus menyasar pada keandalan sumber air baku, optimalisasi instalasi pengolahan, serta kondisi reservoir dan jaringan distribusi.
“Masalah ini tidak boleh diselesaikan secara musiman. Harus ada peta jalan (roadmap) pengamanan air baku yang jelas agar krisis serupa tidak terus berulang di masa depan,” ujarnya.
Sebagai langkah pengawalan, ia telah menginstruksikan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Banjarmasin untuk memperketat fungsi pengawasan. Penekanan pengawasan akan difokuskan pada pemenuhan standar pelayanan minimal dan perbaikan tata kelola penyediaan air bersih bagi warga kota.
