Kandangan, wartaberitaindonesia.com– Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyampaikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2025. Pandangan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (17/6/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten HSS Akhmad Fahmi, didampingi Wakil Ketua I Husnan. Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati HSS Suriani dan Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Noor.
Dalam pemaparannya, para juru bicara (jubir) dari masing-masing fraksi memberikan berbagai catatan, apresiasi, hingga sorotan terkait realisasi anggaran daerah.
Jubir Fraksi PKS, Yusperi, menyatakan dukungannya terhadap pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan program pembangunan. Namun, ia mengingatkan agar sisa anggaran bisa segera dialokasikan kembali.
“Pemanfaatan anggaran, termasuk SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), harus dapat segera dilaksanakan pada tahun berikutnya,” ujar Yusperi.
Apresiasi besar datang dari Fraksi Nasdem dan Fraksi PKB terkait pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemkab HSS untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
“Raihan opini WTP ke-13 kalinya ini menjadi bukti komitmen dan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan APBD,” kata Jubir Fraksi Nasdem, Haidir Sani.
Senada dengan itu, Jubir Fraksi PKB Yulia Rahmi juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian tersebut.
Di sisi lain, catatan kritis datang dari Fraksi Golkar dan Fraksi PPP-Gelora yang menyoroti besarnya angka SILPA pada APBD 2025.
Jubir Fraksi Golkar, Muhlis Ridhani, menyoroti ketidakakuratan proyeksi pendapatan dan rendahnya penyerapan belanja. “Ke depan, penyerapan anggaran harus lebih ditingkatkan lagi sehingga bisa berjalan maksimal,” tegas Muhlis.
Hal yang sama diungkapkan oleh Jubir Fraksi PPP-Gelora, Ibnu Safari Rahman. Menurutnya, besarnya SILPA menunjukkan masih adanya program yang belum berjalan optimal.
“Besarnya SILPA membuktikan bahwa masih ada anggaran yang belum terserap secara maksimal,” jelas Ibnu.
Sementara itu, Fraksi PDIP menekankan pentingnya fungsi kontrol dari legislatif. Jubir Fraksi PDIP, Ahmad Rizali, mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBD harus diperketat agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.
“Pengawasan terhadap LKPj APBD harus dimaksimalkan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pelaksanaannya sejalan dengan RPJMD,” tutur Rizali.
Terakhir, Jubir Fraksi Gerindra, Mutya Silvana, mengapresiasi Ranperda LKPj ABPD 2025 yang telah disampaikan. Ia menyatakan fraksinya mendukung penuh agar rancangan ini segera dibahas ke tahapan selanjutnya.
“Kami berharap pembahasan ranperda ini berjalan lancar, sehingga dapat mendukung pelaksanaan regulasi demi kepentingan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
