Wabup HSS Suriani sampaikan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 di DPRD HSS dengan proyeksi kenaikan belanja daerah sebesar Rp61,7 miliar.
Kandangan, wartaberitaindonesia.com –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat paripurna pada Rabu (5/8/2026). Rapat penting ini membahas agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA). Selain itu, forum juga membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026.
Selanjutnya, Ketua DPRD Kabupaten HSS Akhmad Fahmi memimpin langsung rapat paripurna tersebut. Beliau menjalankan tugas tersebut bersama Wakil Ketua I Husnan dan Wakil Ketua II Muhammad Kusasi.
Kemudian, Wakil Bupati (Wabup) HSS Suriani menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen anggaran baru tersebut. Menurutnya, pemkab menyusun KUA dan PPAS Perubahan untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, langkah tersebut bertujuan menyelaraskan visi daerah dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Lebih lanjut, Suriani mengarahkan perubahan anggaran pada program mendesak yang menyentuh pelayanan publik. Pemkab juga fokus menyelesaikan permasalahan faktual dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan APBD.
Di samping itu, Suriani memaparkan bahwa belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp61.740.423.294 dari APBD Murni. Dengan demikian, total belanja daerah kini menyentuh angka Rp2.038.279.751.520.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten HSS berharap proses pembahasan rancangan ini berjalan lancar. Hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat kesepakatan dasar penyusunan rancangan akhir. Bahkan, kerja sama ini siap menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat target pembangunan daerah.
Merespons hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten HSS Akhmad Fahmi berjanji akan segera menindaklanjuti dokumen anggaran ini. Badan legislatif akan membahasnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai mekanisme formal. Akhirnya, beliau berharap pembahasan tersebut menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan berpihak pada rakyat.
