Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar laporan di atas kertas. Realisasi anggaran tersebut harus mampu menunjukkan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Yamin saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Banjarmasin terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (15/6).
Yamin mengapresiasi masukan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi legislatif. Menurutnya, pandangan tersebut merupakan bentuk sinergi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
“Rapat Paripurna ini tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas fiskal, tetapi juga mencerminkan sejauh mana anggaran mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Yamin.
Sebagai Kota Seribu Sungai, Banjarmasin masih menghadapi tantangan lingkungan yang serius, mulai dari pencemaran air, pengelolaan sampah, hingga ancaman banjir. Oleh karena itu, Yamin menilai realisasi anggaran sektor lingkungan hidup menjadi indikator penting efektivitas kebijakan pemerintah kota.
Ia berkomitmen menjadikan evaluasi APBD 2025 sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemko Banjarmasin juga terus berupaya mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan transparan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Yamin berharap DPRD terus memberikan dukungan dalam pembahasan Raperda pada tahapan berikutnya agar menghasilkan keputusan terbaik bagi pembangunan kota.
Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Hj Ananda, Sekretaris Daerah Ichrom Muftezar, pimpinan dan anggota DPRD, serta seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin.
