DPRD HSS menggelar rapat kerja bersama eksekutif untuk mengevaluasi penggunaan anggaran penanganan Karhutla dan mengawal dana Banpres Rp10 miliar.
Kandangan, wartaberitaindonesia.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat kerja bersama pihak eksekutif. Rapat ini khusus membahas evaluasi penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.
“Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap alokasi dan pemanfaatan dana penanganan karhutla,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kabupaten HSS, Husnan.
Husnan menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk meninjau secara menyeluruh efektivitas penggunaan dana karhutla di Kabupaten HSS. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjamin transparansi anggaran.
“Pembahasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar sesuai dengan peruntukannya,” katanya.
Dalam rapat tersebut, anggota dewan memberikan berbagai masukan dan saran terkait perencanaan penggunaan dana Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp10 miliar yang dialokasikan untuk penanganan karhutla.
Husnan menegaskan, DPRD HSS akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan melalui koordinasi berkala dengan eksekutif. Hal ini termasuk mengevaluasi setiap tahapan penggunaan dana pendukung karhutla di daerah.
“Kami berharap dana tersebut murni dipergunakan untuk keperluan penanganan darurat karhutla,” pungkasnya.
