Kandangan, wartaberitaindonesia.com– Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, melalui rapat paripurna, Senin (24/11/2025).
Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKS Herry Rosadi, mengatakan setelah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan undang-undang, dan untuk melakukan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi.
“Kami menyetujui penetapa Ranperda APBD 2026 menjadi Perda,” ujar Herry.
Jubir Fraksi Nasdem Rudi Maulidi, berharap implementasi APBD 2026 ini dapat dilakukan secara tertib, efisien ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat kepada masyarakat.
“Kami harap, penatausahaan, pelaporan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Rudi.
Jubir Fraksi Golkar Muhlis Ridani, menilai masukan dan koreksi yang telah disampaikan selama proses pembahasan, telah sesuai dan sejalan dengan RPJMD dan RKPD 2026.
“Kami minta Ranperda dapat mengutamakan peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Muhlis.
Jubir Fraksi PDIP Syarifudin, berharap pemda meningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelayanan mendorong dan publik.
“Kami juga minta pemerataan kualitas fasilitas yang lebih aksimal kepada masyarakat, guna mewujudkan tercapai peningkatan PAD,” ujar Syarifudin.
Jubir Fraksi PKB Yuniati, berharap APBD 2026 menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.
“Kami juga minta peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia,” ujar Yuniati.
Jubir Fraksi Gerindra Demokrat Mutya Silvana, meminta APBD 2026 dapat menginventarisasi aset
pemerintah, penataan aset bermasalah, pengelolaan aset debagai sumber PAD berkelanjutan.
“Aset berupa bangunan atau lahan yang dibiarkan menganggur harus diubah menjadi aset yang bisa menghasilkan PAD,” ujar Silvana.
Sementara itu, Jubir Fraksi PPP Gelora Juni, berharap APBD yang disepakati dijalankan dengan disiplin anggaran, mengingat anggaran yang diberikan untuk belanja pegawai sangat banyak.
“Jika pengangkatan PPPK kurang maksimal akan menjadi beban untuk daerah, kami minta ASN lebih diperhatikan oleh OPD terkait,” ujar Juni.
