Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Evaluasi kali ini fokus pada reformasi pelayanan publik guna memastikan kinerja pemerintah berdampak langsung kepada masyarakat.
Rapat yang berlangsung pada Senin (27/4/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus I, Ilham Noor. Sejumlah mitra kerja turut hadir, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD).
Pembahasan tidak hanya mengevaluasi capaian kinerja, tetapi juga meninjau sejauh mana tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya.
Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, menegaskan bahwa evaluasi LKPj harus berorientasi pada manfaat nyata. Menurutnya, program pemerintah tidak boleh hanya terjebak pada aspek administratif semata.
“Pelayanan publik harus cepat, transparan, dan akuntabel. Hal itulah yang ingin kami pastikan melalui evaluasi ini,” tegas Habib Hamid.
Dalam sesi bersama Disdukcapil, Pansus I menyoroti pentingnya penguatan sistem satu data kependudukan demi meningkatkan kualitas layanan administrasi.
Selain itu, Dewan juga menekankan perlunya konsolidasi anggaran agar setiap program berjalan lebih efektif dan efisien.
Sementara di sektor pemberdayaan desa, perhatian diarahkan pada optimalisasi program unggulan, termasuk pengembangan desa digital. Pansus mendorong adanya inovasi layanan berbasis teknologi untuk merespons kebutuhan masyarakat di era digital secara cepat.
Seluruh hasil pembahasan ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah sebagai dasar perbaikan kinerja di masa mendatang.
