Komisi III DPRD Kalsel menggelar rapat kerja bersama Dinas PUPR Kalsel untuk mematangkan arah pembangunan infrastruktur 2027, termasuk Jembatan Pulau Laut.
Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mulai mematangkan arah pembangunan infrastruktur untuk tahun anggaran 2027. Agenda strategis ini dibahas dalam rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel serta sejumlah UPTD di Gedung A Lantai 4 DPRD Kalsel, Selasa (3/11/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., mengungkapkan bahwa proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut, rumah jabatan gubernur, dan stadion menjadi beberapa program yang memerlukan perhatian khusus. Terutama, lanjut dia, terkait kelanjutan pengerjaan serta kebutuhan pendanaannya.
Menurut Mustaqimah, keterbatasan dan penyesuaian kemampuan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam menyusun program pembangunan ke depan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut cermat dalam menentukan skala prioritas.
“Anggaran itulah yang perlu kita bagi. Mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus diselesaikan,” tegas Mustaqimah.
Guna memastikan kebijakan yang tepat, Komisi III mendorong Dinas PUPR segera menyampaikan perencanaan dan evaluasi kegiatan secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan agar pembangunan tetap berjalan optimal, serapan anggaran efektif, dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
