Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Pelaksanaan perayaan HUT ke-82 RSUD Ulin Banjarmasin di Anjungan Kalimantan Selatan, TMII Jakarta, pada 26 April 2026, menuai polemik di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai menciderai semangat efisiensi anggaran yang saat ini tengah digaungkan oleh pemerintah pusat.
Pemerhati hukum dan pemerintahan, Rakhmat Nopliardy, menegaskan polemik ini muncul karena adanya “paradoks birokrasi”. Di satu sisi pemerintah mendorong penghematan, namun di sisi lain praktik seremonial yang kurang mendesak tetap dijalankan. Ia menekankan pentingnya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), terutama pada aspek kemanfaatan dan kecermatan.
Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD memang memiliki diskresi dalam pengelolaan anggaran. Namun, Rakhmat menegaskan bahwa diskresi tersebut tidak boleh mengabaikan kepentingan publik. Polemik semakin meruncing karena promosi layanan kesehatan di Jakarta dinilai tidak memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan sebagai target utama.
Secara sosiologi hukum, fenomena ini mencerminkan budaya birokrasi yang lebih berorientasi pada prestise daripada efektivitas pelayanan. Sementara dari sisi yuridis, kebijakan ini berpotensi memicu temuan audit hingga dugaan maladministrasi jika tidak didukung urgensi yang jelas.
Rakhmat mendesak agar setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, efisien, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
