Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Rencana perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RSUD Ulin Banjarmasin yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta menuai kritik keras dari berbagai pihak. Langkah tersebut dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah.
Sorotan tajam tertuju pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Badan Anggaran (Banggar), yang dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Anggaran kegiatan tersebut diduga lolos dalam perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa melalui proses evaluasi yang mendalam.
Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Akhmad Murjani, menegaskan bahwa kebijakan ini harus segera dikoreksi. Menurutnya, alokasi anggaran seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan langsung masyarakat, terutama pada peningkatan kualitas layanan kesehatan.
“Momentum HUT RSUD Ulin semestinya diisi dengan kegiatan yang berdampak nyata, seperti layanan kesehatan gratis atau program sosial lainnya. Hal itu akan lebih mencerminkan empati dan tanggung jawab institusi kepada publik,” ujar Murjani di Banjarmasin, Rabu (22/4/2026).
Lebih lanjut, ia mendesak DPRD untuk segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta manajemen RSUD Ulin guna memberikan klarifikasi secara transparan. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dugaan penyimpangan dan memastikan akuntabilitas dalam proses penganggaran.
