Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com
– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran (TA) 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fahruri, didampingi para Wakil Ketua DPRD, yakni Mathari, Muhammad Isnaini, dan Harry Wijaya. Sementara dari pihak TAPD, hadir Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Edy Wibowo.
Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR telah menyampaikan LKPJ TA 2025 dalam Rapat Paripurna Tingkat I DPRD, yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Hj Ananda.
Dalam laporan tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 berhasil melampaui target dengan capaian di atas Rp2 triliun. Namun, lonjakan pendapatan ini dibarengi tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang menyentuh angka kisaran Rp500 miliar.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fahruri mengapresiasi keberhasilan pemerintah kota dalam menggenjot pendapatan. Meski demikian, ia menilai besarnya SILPA menjadi indikator penyerapan anggaran yang belum optimal.
“PAD melampaui target tentu patut diapresiasi. Namun, tingginya SILPA menunjukkan masih ada program dan kegiatan yang belum terserap maksimal. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegas Rikval, baru-baru ini di Banjarmasin.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mendorong agar perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan ke depan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Mathari. Menurutnya, optimalisasi belanja daerah menjadi kunci utama agar hasil pembangunan dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Kami berharap belanja daerah pada tahun 2026 dapat dimaksimalkan, sehingga tidak lagi menyisakan SILPA dalam jumlah besar. Anggaran yang tersedia harus benar-benar mampu menggerakkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Mathari.
Merespons hal itu, Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo menyatakan siap menjadikan masukan dan catatan kritis DPRD sebagai bahan evaluasi demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Masukan dari DPRD tentu menjadi perhatian kami. Ke depan, kami akan memperbaiki kualitas perencanaan serta mempercepat pelaksanaan program agar penyerapan anggaran lebih optimal,” pungkas Edy.
