Bupati Andi Rudi Latif: RKPD 2027 Fokus pada Transformasi dan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Teks foto : Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, memberikan arahan saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan RKPD Tahun 2027 di Banjarbaru, Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini fokus pada transformasi infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik. (Ist)

Banjarbaru,

wartaberitaindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan arah pembangunan daerah tahun 2027 akan berfokus pada transformasi menyeluruh yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Banjarbaru, Selasa (21/4/2026).

Bacaan Lainnya

 

Bupati menekankan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen administratif tahunan, melainkan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan warga. Ia menginstruksikan agar setiap perencanaan disusun secara matang, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.

 

“Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Sinkronisasi menjadi kunci agar setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Andi Rudi.

 

Ia juga mengingatkan pentingnya integrasi perencanaan antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat, sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Mengingat RKPD 2027 merupakan bagian dari tahun ketiga RPJMD 2025–2029, konsistensi pembangunan menjadi harga mati.

 

Pada tahun tersebut, Pemkab Tanah Bumbu mengusung tema: “Transformasi Infrastruktur, Transformasi Ekonomi, dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu Maju, Makmur, dan Beradab.” Tema ini menuntut percepatan kinerja melalui pendekatan yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif.

 

Secara teknis, Bupati memberikan arahan tegas kepada seluruh perangkat daerah agar setiap program tidak hanya berhenti di atas kertas. Seluruh program wajib mendukung prioritas daerah, termasuk program unggulan dan inovasi kepala daerah.

 

Selain itu, ia meminta ketelitian dalam penyusunan belanja demi menghindari kendala administratif. Setiap kegiatan harus disertai proposal atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang komprehensif serta dipresentasikan sebelum masuk ke sistem penganggaran. Langkah ketat ini diambil untuk memastikan setiap program memiliki daya ungkit yang jelas terhadap kesejahteraan masyarakat.

 

Kegiatan koordinasi ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Nita Yiswa, ST, M.Si dan Ir. Agustinus Sulistiyanto, guna memberikan penguatan terkait perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah.

 

Melalui rakor ini, Pemkab Tanah Bumbu optimistis dapat menghasilkan perencanaan yang lebih terarah dan berkualitas untuk mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *