Banjarmasin,
wartaberitaindonesia.com – Dugaan keracunan massal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 1 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Supian HK, meminta penyelenggara segera melakukan evaluasi menyeluruh atas insiden tersebut.
Supian HK menyatakan bahwa pengelola program MBG di Kalsel harus menyadari adanya kelemahan prosedur yang perlu diperbaiki demi menjamin keamanan konsumsi siswa.
“Sebagai representasi masyarakat, kami menilai makanan dalam kondisi tersebut sangat tidak layak konsumsi,” ujar Supian, Senin (27/4).
Ia menegaskan bahwa aspek kesehatan dan kualitas pangan tidak boleh ditawar, karena menyangkut keselamatan para pelajar. Menurutnya, jika ditemukan makanan yang tidak layak, penyedia jasa (vendor) wajib segera menyiapkan dan mendistribusikan makanan pengganti guna mencegah dampak medis yang lebih luas.
“Jika sampai menimbulkan musibah, pemerintah dan pihak terkait harus bergerak cepat mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama,” tegasnya.
Di sisi lain, Supian mengapresiasi langkah cepat berbagai pihak yang telah mengumpulkan data dan fakta di lapangan. Meski demikian, ia mengimbau publik agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil evaluasi resmi serta uji laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut.
Ia menambahkan bahwa pada dasarnya program MBG memiliki misi mulia untuk mendukung gizi pelajar dan meringankan beban orang tua. Namun, ia menekankan bahwa keamanan pangan (food safety) tetap harus menjadi prioritas utama dalam setiap teknis pelaksanaan di lapangan.
