Tanah Bumbu, wartaberitaindonesia.com – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Abdul Rahim, menyoroti minimnya fasilitas pembayaran non-tunai di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayahnya. Hal ini dinilai menghambat pelayanan publik di tengah pesatnya digitalisasi transaksi.
Sorotan tersebut disampaikan Abdul Rahim di sela Rapat Paripurna I dan II di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Kamis (23/4/2026). Ia merespons keluhan awak media yang sempat gagal bertransaksi saat mengisi BBM karena tidak membawa uang tunai, sementara pihak SPBU belum menyediakan opsi pembayaran digital.
“Di Banjarmasin dan Banjarbaru, hampir setiap kali saya mengisi BBM di SPBU Pertamina, transaksi sudah bisa non-tunai. Sudah saatnya layanan serupa hadir merata di Tanah Bumbu,” tegas Abdul Rahim.
Ia membandingkan kemajuan teknologi pembayaran di sektor lain yang jauh lebih adaptif. Menurutnya, sistem pembayaran digital seperti QRIS kini sudah merambah hingga ke pedagang kecil, sehingga sangat disayangkan jika sektor vital seperti SPBU masih tertinggal.
“Di Indomaret dan Alfamart saja sudah ada pembayaran non-tunai,” ujar Abdul Rahim.
Seorang wartawan lain menimpali dengan nada santai, “Jangankan minimarket, penjual pentol keliling saja sekarang sudah pakai QRIS.”
Menurut Abdul Rahim, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital telah berkembang pesat di tengah masyarakat, bahkan hingga ke sektor informal.
Abdul Rahim menekankan bahwa ketersediaan pembayaran non-tunai bukan lagi sekadar mengikuti tren, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat modern. Ia berharap pihak pengelola SPBU segera beradaptasi agar antrean kendaraan tidak terbuang sia-sia hanya karena kendala metode pembayaran.
“Layanan publik harus mampu mengikuti perubahan pola transaksi masyarakat yang bergerak cepat. Kita harus menyesuaikan layanan dengan kebutuhan hari ini agar tidak tertinggal oleh kebiasaan baru masyarakat,” pungkasnya.
