Tanah Bumbu, wartaberitaindonesia.com – Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, SH, mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait untuk meningkatkan kehati-hatian dalam mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Andrean menegaskan, pengelolaan dana pusat wajib dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel. Langkah ini krusial untuk mencegah penyimpangan anggaran sekaligus memastikan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa seluruh dana pusat yang mengalir ke daerah—baik Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun skema lainnya—berada dalam pengawasan ketat berbagai lembaga negara.
“Kami mengingatkan pengguna anggaran agar selalu berpedoman pada regulasi. Pengelolaan APBN diawasi langsung oleh lembaga pusat. Karena itu, prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas adalah harga mati,” ujar Andrean di Gedung DPRD Tanah Bumbu.
Menurutnya, perencanaan dan pelaksanaan program yang matang adalah kunci utama menghindari temuan yang berpotensi menjadi persoalan hukum. Ia meminta setiap perangkat daerah memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan dan target.
Politisi ini juga menekankan pentingnya pengawasan kualitas proyek di lapangan. Ia berharap instansi tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran yang tinggi tanpa memperhatikan hasil fisik.
“Jangan sampai mengejar penyerapan tinggi, tapi kualitas pekerjaannya buruk atau tidak tepat sasaran. Setiap program harus memiliki output dan outcome yang jelas bagi kesejahteraan rakyat Tanah Bumbu,” tegasnya.
Selain itu, Andrean mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara APBN dan APBD untuk mencegah tumpang tindih penganggaran pada objek pembangunan yang sama.
Di akhir penyataannya, ia mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi jalannya pembangunan. Baginya, partisipasi publik sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Legislatif akan terus memaksimalkan fungsi pengawasan. Kami ingin Tanah Bumbu menjadi contoh daerah yang bersih dan profesional dalam mengelola anggaran negara,” pungkasnya.
