DPRD Banjarmasin Soroti Silpa Rp500 Miliar dalam Paripurna LKPJ 2025

Teks foto : Rapat Paripurna Tingkat I LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Senin (15/6). (Foto: Ist)

Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com

– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna Tingkat I dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD setempat, Senin (15/6).

Bacaan Lainnya

 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fahruri bersama unsur pimpinan dewan. Hadir langsung Wali Kota H Muhammad Yamin HR, Wakil Wali Kota Hj Ananda, Sekretaris Daerah Ichrom Muftezar, serta jajaran pejabat pemko.

 

Saat membacakan LKPJ, Wakil Wali Kota Hj Ananda menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 yang melampaui target. “Realisasi PAD mencapai lebih dari 100 persen. Secara keseluruhan, pendapatan daerah menembus angka lebih dari Rp2 triliun,” ujarnya.

 

Meski pendapatan mencatat tren positif dan Pemko Banjarmasin kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) menjadi catatan tersendiri. Nilai Silpa dilaporkan membengkak hingga lebih dari Rp500 miliar.

 

Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fahruri mengapresiasi capaian PAD dan bertahannya opini WTP. Namun, ia menegaskan besarnya anggaran yang tersisa harus menjadi bahan evaluasi serius antara legislatif dan eksekutif.

 

“Silpa lebih dari Rp500 miliar ini harus menjadi perhatian bersama. Ke depan, realisasi program dan anggaran harus lebih optimal agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Jangan sampai Silpa 2026 justru lebih besar,” tegas Rikval.

 

Ia menambahkan, DPRD segera menggelar pembahasan lanjutan bersama pemko untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas penyerapan.

 

Merespons hal itu, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan kinerja pada tahun 2026. Menurutnya, penguatan kemampuan fiskal lewat berbagai potensi yang belum tergarap sangat krusial untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

 

 

Jÿ

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *