Praktisi Ekonomi Rustamaji soroti krisis air bersih dan karhutla akibat kemarau panjang yang memicu inflasi Banjarmasin meroket hingga 4,74 persen.
Banjarmasin,
wartaberitaindonesia.com – Krisis air bersih dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kemarau panjang mulai menekan aktivitas ekonomi masyarakat serta dunia usaha di Kota Banjarmasin. Tekanan lingkungan ini memaksa para pelaku usaha menanggung biaya operasional yang jauh lebih tinggi.
Praktisi Ekonomi, H. Rustamaji, S.E., M.A.P.,
mengungkapkan, meski pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banjarmasin masih menunjukkan tren positif, pembengkakan biaya produksi di tingkat hilir tidak dapat dihindari.
Kemarau panjang telah memicu intrusi air laut ke Sungai Martapura. Akibatnya, kadar garam di sumber air tersebut melonjak drastis hingga menyentuh angka 8.000 mg/liter. Kondisi ini membuat pasokan air baku merosot antara 30 hingga 50 persen.
“Pelaku usaha, khususnya di sektor makanan dan minuman, terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih eceran maupun suplai tangki,” ujar Rustamaji, Sabtu (3/10/2026).
Selain masalah air, kabut asap akibat karhutla juga mulai mengancam jalur logistik. Hambatan di jalanan berpotensi besar meningkatkan biaya distribusi barang.
Rentetan persoalan lingkungan ini berdampak langsung pada isi dompet masyarakat. Rustamaji menyebutkan, inflasi tahunan (Year on Year/YoY) Banjarmasin kini meroket hingga 4,74 persen. Angka ini terpaut cukup jauh di atas rata-rata inflasi nasional yang berada di angka 3,19 persen.
Untuk mengatasi persoalan ini, Rustamaji mendesak pemerintah daerah segera mengambil tindakan cepat.
“Dalam jangka pendek, intervensi terhadap biaya operasional akibat kelangkaan air bersih harus segera dilakukan agar daya beli masyarakat tidak terus merosot,” tegasnya.
Sementara untuk jangka panjang, ia mendorong adanya penataan menyeluruh terhadap pengelolaan PTAM serta pembangunan embung sebagai cadangan air tawar. Namun, ia mengingatkan bahwa proyek tersebut wajib didukung oleh kajian teknis yang matang, ketersediaan anggaran, serta kolaborasi lintas daerah dengan pemerintah pusat.
