Paringin, wartaberitaindonesia.com – Komisi I DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja maraton bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung selama dua hari, 20–21 April 2026, tersebut dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Balangan. Pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi I serta perwakilan SKPD yang menjadi mitra kerja mereka.
Fokus utama evaluasi ini adalah meninjau capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025. Sejumlah instansi yang dipanggil meliputi Sekretariat DPRD, Bagian Hukum dan Organisasi Setda, Kesbangpol, BKPSDM, Inspektorat, serta Satpol PP.
Selain itu, pembahasan juga melibatkan Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hingga seluruh jajaran kecamatan di Kabupaten Balangan.
Beberapa isu strategis menjadi sorotan tajam dalam rapat tersebut, di antaranya efektivitas pelayanan publik, tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta realisasi program kerja yang telah direncanakan. Komisi I juga meminta penjelasan mendalam mengenai kendala teknis maupun non-teknis yang dihadapi SKPD di lapangan.
Anggota Komisi I DPRD Balangan, Syahbuddin, menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan setiap program pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui evaluasi ini, kami ingin memastikan program pemerintah berjalan optimal. Hasil pembahasan ini akan menjadi bahan perbaikan penting untuk kinerja ke depan,” ujar Syahbuddin di sela rapat.
Dalam pemaparannya, masing-masing SKPD menyajikan data capaian kinerja, realisasi serapan anggaran, dan progres program prioritas. Meski mengakui adanya sejumlah tantangan, para perwakilan SKPD menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun mendatang.
Rapat pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan. Hasil evaluasi ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai panduan perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
