Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Solidaritas Masyarakat untuk Keadilan (SMUK) mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis guna menghadapi tekanan ekonomi global yang kian berat. Momentum 1 Muharram 1448 Hijriah dinilai sebagai saat yang tepat untuk melakukan “hijrah ekonomi” menuju sistem yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.
Ketua Umum SMUK, Ahmad Zaki, menegaskan bahwa kebijakan ekonomi saat ini tidak boleh hanya berorientasi pada stabilitas makro. Pemerintah dituntut melahirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan riil masyarakat bawah.
“Kebijakan harus berpihak pada rakyat. Saat ini daya beli masyarakat terus melemah akibat hantaman inflasi dan tekanan nilai tukar yang fluktuatif,” ujar Ahmad Zaki di Banjarmasin, Senin (15/6/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, SMUK mengusulkan moratorium atau penundaan sementara terhadap proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan publik. Ahmad menilai, anggaran proyek tersebut akan jauh lebih efektif jika dialihkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial.
“Dialihkan saja ke program jaring pengaman sosial, termasuk menambah subsidi pangan dan energi yang menyentuh masyarakat miskin,” lanjutnya.
Selain sektor fiskal, SMUK juga mendesak penguatan kebijakan moneter. Langkah ini bisa dilakukan melalui intervensi pasar yang agresif serta memperluas penggunaan mata uang lokal (local currency transaction) dalam perdagangan internasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
Sementara di sektor riil, SMUK menekankan pentingnya membangun kedaulatan pangan dan energi berbasis lokal. Pemerintah diminta memberikan subsidi langsung kepada petani dan nelayan guna memperkuat ketahanan ekonomi domestik dari hulu.
Melalui langkah-langkah konkret ini, SMUK berharap semangat hijrah tidak sekadar berhenti pada simbol spiritual semata. Namun, diwujudkan menjadi kebijakan nyata yang mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
