Kuala Kurun, wartaberitaindonesia.com – Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, Rayaniatie Djangkan mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang selama tiga tahun terakhir target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gumas tidak pernah tercapai.
Menurutnya kendala tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama kinerja OPD terkait agar segera dievaluasi.
Rayaniatie mempertanyakan efektivitas program kerja yang telah dijalankan oleh OPD selama ini. Meskipun evaluasi rutin dilakukan setiap triwulan, hasilnya belum menunjukkan peningkatan signifikan terhadap capaian PAD.
“Untuk sekarang masih belum tahu, intinya masih jauh dari harapan. Ada OPD yang belum memenuhi target, khususnya Dinas Pertanian. Pengelolaan alat berat di dinas ini tidak dijalankan secara maksimal,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Rayaniatie juga menyoroti sektor perkebunan, khususnya perusahaan besar swasta (PBS) yang belum menuntaskan kewajibannya membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Beberapa PBS yang disebutkannya seperti PT. ATA, PT. TPA, dan PT. ALS.
“Tidak terpenuhinya kewajiban BPHTB ini dikarenakan proses izin Hak Guna Usaha (HGU) dari Kementerian ATR/BPN masih terhambat. Tapi tetap, ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah daerah harus proaktif melakukan pendekatan,” tegasnya.
Rayaniatie menyebutkan, estimasi tunggakan BPHTB yang belum dibayarkan oleh sejumlah PBS tersebut mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp106 miliar. Angka ini seharusnya bisa menjadi suntikan besar untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendongkrak pembangunan infrastruktur.
“PAD ini adalah salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin besar pula ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” ujarnya.
Melihat kondisi ini, ia menilai perlu diambil langkah strategis, termasuk menggelar hearing atau rapat dengar pendapat dengan OPD terkait, untuk mengevaluasi pencapaian target PAD secara menyeluruh.
Rayaniatie berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat dan tepat. Ia mendorong agar OPD terkait dapat merealisasikan target PAD yang telah dibebankan.
“Dari beberapa sektor pendapatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gumas, termasuk yang dikelola oleh OPD, secara umum belum tercapai realisasinya. Ini harus menjadi perhatian serius. Apabila PAD bisa ditingkatkan, maka pembangunan di Kabupaten Gunung Mas akan semakin maju dan merata. Harapan kita semua adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel,” pungkasnya.
