Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Danrem 101/Antasari Brigjend TNI Ilham Yunus
menyatakan, tidak benar jika ada keluhan masyarakat terkait program cetak sawah yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya dibayar, baik untuk biaya pembebasan lahan maupun pekerjaan lainnya.
“Hal ini tidak akan terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan,” tegasnya saat dihubungi Warta Berita Indonesia pada Minggu, 20 Juli 2025.
“Kami sudah bekerja sama dengan pihak terkait agar bisa mewujudkan program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” imbuhnya.
Jendral bintang satu itu juga menyatakan, apabila terjadi hal yang tidak mengenakkan di Provinsi Kalsel, dirinyalah orang pertama yang menampung keluhan itu dan melaporkannya ke kementerian pusat dan ia optimis program cetak sawah di Kalsel berhasil.
“Jangan takut akan isu-isu yang berkembang, apabila ada pihak dirugikan laporkan kepada saya,” kata Ilham Yunus kembali menegaskan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel, H Syamsir Rahman, mengaku optimis masih bisa menyelesaikan terget tersebut, dengan kolaborasi semua pihak.
“Kita memang perlu kerja keras untuk mencapai cetak sawah baru seluas 30 ribu hektar, karena kondisi saat cetak sawah baru terealisasi sekitar 1.500 hektar,” ujar Samsir usai Rakor Swasembada Pangan di Banjarbaru, Kamis (17/7).
Menurut Syamsir, untuk mencapai target seluas 30 ribu hektar cetak sawah baru di Kalsel, pihaknya akan mempercepat dengan pengawasan langsung oleh Tim Khusus yang dibentuk dari semua stakeholder terkait.
“Kita bentuk tim khusus, langsung mengawasi pekerjaan di lapangan. Ini harus kita kejar bersama sama,” katanya.
Syamsir sempat mengeluhkan, lambatnya pencairan anggaran dari pemerintah pusat. Diva sempat tertahan dan baru saja bisa digunakan. Itulah salah satu penyebab lambannya program Menteri Amran berjalan di Kalsel.
