Muara Teweh, wartaberitaindonesia.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut), Hj. Mery Rukaini, M.IP, memberikan penekanan khusus pada pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
Dalam pernyataannya, Hj. Mery mengingatkan bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.
Politisi senior ini menegaskan, setiap proyek investasi, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, wajib menerapkan standar lingkungan yang ketat.
Transparansi dalam pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) juga menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi investor.
“Keberlanjutan lingkungan adalah warisan yang harus dijamin untuk generasi mendatang. Hal ini merupakan prioritas bagi seluruh elemen daerah,” tegasnya.
Selain fokus pada aspek lingkungan, aspek sosial juga menjadi sorotan utama DPRD. Dunia usaha didorong untuk memastikan adanya transfer manfaat yang jelas kepada masyarakat lokal.
Manfaat tersebut mencakup penyediaan kesempatan kerja yang adil serta program pemberdayaan ekonomi yang konkret.
Hj. Mery secara spesifik meminta agar program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dapat selaras dan terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh Pememetintah Kabipaten Barut.
“Program CSR harus selaras dengan program pengentasan kemiskinan,” pintanya.
Menjamin implementasi prinsip-prinsip ini, Hj. Mery Rukaini menegaskan bahwa DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan. Pihak legislatif akan memastikan bahwa setiap perjanjian kerja sama antara Pemkab dan investor memuat klausul perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Komitmen pada pembangunan berkelanjutan ini, pungkasnya, merupakan fondasi etika pembangunan Barito Utara. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi daerah didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi.
