Batulicin, wartaberitaindonesia.com – Kondisi sarana pendidikan yang belum merata serta sejumlah persoalan kesejahteraan guru menjadi perhatian utama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu). Hal ini terungkap dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan (Disdik) setempat di Batulicin, Senin (19/1/2026).
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Tanbu, Boby Rahman. Hadir dalam pertemuan itu jajaran Dinas Pendidikan Tanbu yang diwakili oleh Sekretaris Disdik, Dwi Teguh Efendi.
Dalam pertemuan tersebut, anggota dewan menyampaikan berbagai catatan kritis terkait kondisi fisik sekolah, keterbatasan fasilitas penunjang pembelajaran, serta persoalan administrasi yang masih dihadapi tenaga pendidik.
Salah satu isu yang mendapat sorotan tajam adalah masih ditemukannya sekolah dengan kondisi bangunan berdinding kayu, minimnya ketersediaan meja dan kursi siswa, serta keterlambatan penggajian guru honorer di sejumlah satuan pendidikan. Kondisi ini dinilai memerlukan penanganan serius agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.
Menanggapi persoalan keterbatasan sarana, Anggota Komisi I DPRD Tanbu, Sarinah, menekankan pentingnya pengadaan fasilitas pendidikan yang selaras dengan pembangunan ruang kelas baru. Ia menilai, pemenuhan sarana belajar harus direncanakan secara matang agar siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal.
“Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya supaya seluruh siswa terfasilitasi dengan baik,” ujar Sarinah.
Selain pengadaan mebel, rapat juga membahas perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanbu. Komisi I menilai masih terdapat ketimpangan fasilitas antarwilayah yang perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Isu lain yang turut dibahas adalah penanganan banjir yang kerap merendam SDN 3 Batulicin, berlokasi di Jalan Manggis, Kecamatan Batulicin. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kegiatan belajar mengajar dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa serta tenaga pendidik.
Menanggapi berbagai masukan dari legislatif, Sekretaris Disdik Tanbu, Dwi Teguh Efendi, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara menyeluruh.
“Hampir 60 persen anggaran terserap untuk belanja pegawai, sehingga belum semua kebutuhan sarana dapat dipenuhi secara bersamaan,” tegasnya.
Terkait persoalan guru di sekolah yang berstatus transisi dari swasta ke negeri, Disdik Tanbu mengusulkan solusi administratif agar penggajian guru tetap dapat berjalan sambil menunggu proses penyesuaian status kelembagaan.
Menutup rapat kerja, Ketua Komisi I DPRD Tanbu, Boby Rahman, meminta Disdik menyusun perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih matang, terukur, dan berbasis skala prioritas. Tujuannya agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kami berharap setiap program pembangunan sekolah disertai perencanaan yang jelas dan terukur,” tutupnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
