Komisi II DPRD Balangan Bahas LKPJ 2025 Bersama SKPD Mitra Kerja

Teks foto : Komisi II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah SKPD mitra kerja di ruang rapat DPRD, 20–21 April 2026. Pertemuan ini fokus mengevaluasi LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 guna memastikan capaian kinerja pemerintah daerah. (Ist)

Paringin, wartaberitaindonesia.com – Komisi II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung selama dua hari, 20–21 April 2026, ini bertujuan membedah capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya pada dinas yang menjadi mitra kerja Komisi II.

Bacaan Lainnya

 

Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran anggota Komisi II serta perwakilan SKPD, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja; serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selain itu, turut hadir perwakilan BPKPAD, Disporapar, dan Bapperida Kabupaten Balangan.

 

Dalam forum tersebut, Komisi II menyoroti realisasi berbagai program strategis sepanjang tahun 2025. Anggota dewan mengevaluasi efektivitas program dalam memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga pemerataan pembangunan.

 

Anggota Komisi II DPRD Balangan, Nur Fariani, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan momentum krusial untuk mengevaluasi kinerja eksekutif.

 

“Pembahasan ini menjadi momen penting untuk melihat sejauh mana program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Nur Fariani.

 

Dewan juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah pada sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan. Komisi II mendorong setiap SKPD agar lebih inovatif dalam merancang program guna meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

 

Di sisi lain, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja masing-masing, termasuk realisasi anggaran dan program unggulan. Mereka juga menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, seperti keterbatasan anggaran dan hambatan teknis lainnya.

 

Rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai perencanaan. Hasil pembahasan ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Balangan demi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *