Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Kinerja PT Bangun Banua Kalsel menjadi sorotan tajam DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal ini menyusul ketidakhadiran Direktur Utama PT Bangun Banua, Afrizaldi, dalam sejumlah rapat penting bersama legislatif.
Komisi II DPRD Kalsel mempertanyakan komitmen dan profesionalisme manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Muhammad Yani Helmi, menegaskan bahwa ketidakhadiran pimpinan perusahaan tidak mencerminkan etika kerja yang baik sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
“Komitmen itu sudah jelas disampaikan dalam forum resmi oleh Gubernur, bahwa setiap pimpinan instansi wajib hadir dalam rapat DPRD. Jadi, aturan ini harus dipatuhi,” tegas Yani Helmi.
Menurutnya, kehadiran pimpinan sangat krusial guna memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan langsung kepada publik melalui wakil rakyat. Tanpa kehadiran pengambil keputusan, pembahasan dinilai tidak maksimal dan berisiko menimbulkan ketidakjelasan informasi.
Menanggapi hal tersebut, Afrizaldi menyampaikan klarifikasi bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh kendala teknis. Ia mengaku kesulitan mendapatkan tiket penerbangan saat hendak kembali dari Jakarta usai menghadiri agenda di Bareskrim Polri.
Afrizaldi juga menyampaikan permohonan maaf secara resmi dan berjanji akan memperbaiki koordinasi dengan pihak legislatif di masa mendatang.
Meski demikian, Komisi II menilai alasan tersebut belum cukup untuk menghapus kesan kurang profesional. DPRD mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar kinerja PT Bangun Banua kembali berjalan sesuai dengan etika, tanggung jawab, serta komitmen pembangunan daerah.
