Kuala Kurun, wartaberitaindonesia.com – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dinilai masih belum optimal, khususnya pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gumas menilai perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan daerah agar dapat mendukung pembiayaan pembangunan.
Banggar menekankan, optimalisasi PAD dapat ditempuh melalui penertiban pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta evaluasi terhadap potensi pajak baru. Upaya ini dipandang penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“PAD kita masih jauh dari harapan. Perlu terobosan nyata agar penerimaan daerah bisa meningkat dan memberi ruang lebih besar bagi pembangunan,” ungkap juru bicara Banggar DPRD Gumas Charles Frengki, beberapa waktu lalu.
Sejumlah strategi juga disampaikan, antara lain dengan melakukan tata kelola yang lebih baik terhadap tambang rakyat agar memberikan kontribusi ke kas daerah. Selain itu, pajak parkir, retribusi, serta pajak barang dan jasa tertentu dari usaha modern juga perlu dioptimalkan.
Banggar menilai, aset-aset daerah yang selama ini belum produktif harus segera dimanfaatkan agar memberikan pemasukan tambahan. Pengelolaan aset secara profesional diharapkan dapat membuka peluang investasi sekaligus menambah sumber pendapatan.
Tak hanya itu, Banggar juga mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus di sektor perkebunan sawit. Menurut mereka, keberadaan BUMD sawit berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD jika dikelola secara transparan dan berkelanjutan.
“Dengan adanya BUMD sawit, kita bisa memperoleh nilai tambah dari potensi perkebunan di daerah ini. Tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal, tapi juga meningkatkan pendapatan daerah secara langsung,” jelasnya.
Banggar menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah, perangkat teknis, serta komitmen bersama dalam pelaksanaannya.
Mereka berharap, dengan adanya langkah konkret ini, kemandirian fiskal Kabupaten Gumas semakin kuat, sehingga pembangunan dapat lebih terarah dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat luas.
“DPRD berharap anggaran perubahan yang telah disetujui bersama dapat direalisasikan sesuai dengan target Capaian Indikator Kinerja, agar setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan selaras, baik dengan dokumen perencanaan daerah, visi misi Kabupaten Gunung Mas, maupun dengan
arahan strategis dari Pemerintah Pusat, sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
