Kandangan, wartaberitaindonesia.com – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Yuniati, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) setempat mencari solusi terbaik guna memaksimalkan realisasi Pokok Pikiran (Pokir) anggota legislatif dalam pembangunan daerah.
“Kami memahami adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Namun, harus ada solusi agar pokir tetap terserap maksimal dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Yuniati, Rabu (4/3/2026).
Yuniati menegaskan bahwa pokir merupakan representasi aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD, baik melalui reses maupun penyampaian langsung. Sebagai wakil rakyat, ia berharap aspirasi tersebut dapat terakomodasi demi kepentingan publik.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Penyelarasan antara visi-misi Bupati dengan pokir DPRD dinilai krusial untuk mewujudkan semboyan “membangun desa menata kota”.
“Semoga dengan sinkronisasi visi dan misi daerah, aspirasi yang disampaikan melalui anggota legislatif dapat terakomodasi dengan baik,” tambahnya.
Merespons hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSS, Muhammad Noor, menyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap setiap masukan dari DPRD. Meski demikian, Noor menggarisbawahi bahwa realisasi program tetap bergantung pada kondisi fiskal daerah.
“Seluruh proses perencanaan dan penganggaran tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, serta keselarasan dengan visi dan misi daerah,” pungkas Sekda.
