Paringin, wartaberitaindonesia.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula I Bapperida Balangan, Senin (17/3/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan tahun 2026.
Forum ini merupakan kelanjutan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang telah dilakukan sebelumnya.
Hadir dalam acara ini Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Balangan, Ir. Tuhalus, Ketua DPRD Balangan Hj. Linda Wati, Wakil Ketua II DPRD Syamsudinor, serta jajaran perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), organisasi, dan tokoh masyarakat.
Kepala Bapperida Balangan, Rakhmadi Yusni, menjelaskan bahwa forum ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD yang nantinya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
“Setelah Forum Konsultasi Publik ini, proses akan berlanjut ke Forum Lintas SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten yang dijadwalkan pada minggu ketiga Maret,” ungkapnya.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam forum ini adalah dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Balangan. Rakhmadi menekankan pentingnya strategi jangka panjang untuk mengantisipasi dampak keterbatasan sektor ini.
“Jika tidak dipersiapkan dengan baik, ketergantungan terhadap sektor pertambangan bisa berdampak negatif terhadap perekonomian daerah,” ujarnya.
Sebagai solusi, forum ini menyoroti pentingnya hilirisasi di sektor unggulan seperti pertanian dan perkebunan. Dengan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan secara lebih lanjut, diharapkan Balangan dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Balangan, Ir. Tuhalus, menambahkan bahwa Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Kami ingin memastikan program daerah sejalan dengan kebijakan nasional, tetapi tetap mempertimbangkan prioritas lokal agar pembangunan berjalan optimal,” jelasnya.
Melalui forum ini, diharapkan semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun RKPD 2026, sehingga arah pembangunan Kabupaten Balangan semakin terarah dan berkelanjutan.
