Paringin, wartaberitaindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) menggelar Konsultasi Publik Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Balangan Tahun 2025, bertempat di Aula Bapperida pada Selasa (18/11/2025). Kegiatan ini dihadiri sejumlah instansi terkait, akademisi, hingga para pemangku kepentingan daerah.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan, H. Rahmi, menegaskan bahwa KRB merupakan fondasi penting dalam menyusun arah kebijakan penanggulangan bencana yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
“KRB ini menjadi dasar kita dalam merumuskan langkah-langkah mitigasi. Semua potensi ancaman, tingkat kerentanan, dan kapasitas daerah harus dihitung secara komprehensif agar setiap program penanganan bencana benar-benar tepat sasaran,” ujar H. Rahmi kepada awak media usai mengikuti Konsultasi Publik Kajian Risiko Bencana Kabupaten Balangan Tahun 2025, di Aula Bapperida pada Selasa (18/11/2025).
Ia menambahkan bahwa hasil dari konsultasi publik ini nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen KRB sebelum ditetapkan sebagai acuan resmi dalam perencanaan daerah tahun 2025.
Sementara anggota DPRD Kabupaten Balangan dari Fraksi PKS, Hafis Anshari, menyampaikan apresiasi serta harapannya.
“Kajian ini sangat penting agar pemerintah memiliki peta risiko yang jelas. Kami di DPRD berharap hasilnya tidak hanya menjadi dokumen, tetapi diimplementasikan hingga ke tingkat desa,” ungkap Hafis Anshari.
Ia menegaskan bahwa edukasi kebencanaan bagi masyarakat harus diperkuat, terutama di wilayah rawan seperti daerah bantaran sungai, kawasan perbukitan, serta permukiman padat.
“Mitigasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Karena itu, kami mendorong agar program pelatihan, simulasi evakuasi, hingga penyediaan sarana peringatan dini terus ditingkatkan,” tambahnya.
Dengan adanya konsultasi publik ini, diharapkan KRB Balangan 2025 dapat menjadi landasan kuat dalam membangun daerah yang lebih siap dan tangguh menghadapi berbagai potensi bencana.
