Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kalimantan Selatan, Rabu (10/6), untuk membahas berbagai persoalan dan kebutuhan dalam pengembangan sektor pariwisata daerah.
Dalam pertemuan tersebut, HPI menyampaikan sejumlah usulan strategis, salah satunya terkait pentingnya penyusunan dan penguatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepariwisataan.
Regulasi ini dinilai krusial untuk mengakomodasi perkembangan industri pariwisata sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan profesi pramuwisata.
Selain itu, HPI juga mengusulkan penetapan standar tarif jasa pramuwisata. Standar ini dianggap penting guna mencegah persaingan tidak sehat serta memberikan kepastian bagi wisatawan dan penyedia jasa. Dengan adanya tarif yang jelas, kualitas layanan diharapkan semakin meningkat.
Ketua DPD HPI Kalimantan Selatan, Ariefa Gramenia, menegaskan bahwa pramuwisata merupakan garda terdepan dalam memperkenalkan potensi wisata dan budaya daerah kepada wisatawan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Yudistira Bayu Budjang, menyatakan komitmennya untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata. Ia menilai sektor ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah serta membuka lapangan kerja.
Komisi II DPRD Kalsel juga menekankan pentingnya sinergi antar pihak dalam merumuskan kebijakan demi masa depan pariwisata yang berkelanjutan.
