Habib Umar Minta Masyarakat Tenang Sikapi “Super Flu”

Teks foto: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Fraksi PKS, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim. (Ist)

Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, mengimbau masyarakat di daerah tersebut untuk tetap tenang sekaligus waspada dalam menyikapi beredarnya informasi mengenai ancaman “Super Flu” atau Virus Influenza A H3N2.

 

Bacaan Lainnya

Habib Umar menekankan pentingnya sikap tenang di tengah masyarakat. “Warga jangan panik, namun tetap harus waspada,” ujarnya. Ia menyarankan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga daya tahan tubuh dan menerapkan pola hidup sehat, alih-alih menyebarkan kepanikan terkait isu virus tersebut.

 

Habib Umar menjelaskan bahwa virus yang dimaksud merupakan Influenza A H3N2

subclade K, yaitu varian influenza musiman yang sudah lama dikenal dalam dunia medis.

 

“Pemerintah menegaskan ini bukan virus baru yang berbahaya seperti Covid-19. Istilah super flu lebih merupakan sebutan media,” ujarnya, Senin (5/1/2026).

 

Berdasarkan data pemerintah, jumlah kasus influenza H3N2 di Indonesia hingga akhir Desember 2025 tercatat puluhan kasus, dengan Kalimantan Selatan termasuk provinsi dengan angka relatif lebih tinggi. Meski demikian, hingga saat ini tidak ditemukan bukti ilmiah bahwa virus tersebut lebih mematikan dibanding flu musiman biasa.

 

Gejala yang ditimbulkan umumnya berupa demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, serta kelelahan. Pada kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis, risiko komplikasi tetap perlu diwaspadai.

 

Habib Umar mengapresiasi kesiapsiagaan Dinas Kesehatan Kalsel yang memastikan layanan kesehatan tetap siaga dan terkendali. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit, serta mempertimbangkan vaksinasi influenza, khususnya bagi kelompok rentan.

 

“Masyarakat diharapkan mengikuti informasi resmi pemerintah dan tidak mudah terpengaruh isu yang belum terverifikasi,” pungkasnya.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *