Petani Sawit di Batola Gelar Demo, Tolak Larangan Ekspor CPO

Puluhan petani sawit di Batola membentangkan spanduk pada aksi demo menolak ekspor CPO di depan kantor DPRD Batola, Selasa (17/05).(ist) Teks foto 2: Puluhan petani sawit di Batola saat menggelar aksi demo menolak ekspor CPO di depan kantor DPRD Batola, Selasa (17/05).(ist)Ibrahim(wartaberitaindonesia.com)

Marabahan, wartaberitaindonesia.com – Puluhan petani sawit di wilayah Kabupaten Barito Kuala (Batola) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Batola menggelar aksi demo.

Puluhan petani sawit di Batola saat menggelar aksi demo menolak ekspor CPO di depan kantor DPRD Batola, Selasa (17/05).(ist)Ibrahim(wartaberitaindonesia.com)

Aksi demo berlangsung di depan kantor DPRD Kabupaten Batola, Selasa (17/05/2022) menolak kebijakan pemerintah, yaitu pelarangan ekspor minyak goreng dan CPO yang dianggap telah mengakibatkan perekonomian petani kelapa sawit menurun.

Bacaan Lainnya

Para pendemo nampak membawa sejumlah armada angkutan buah kelapa sawit. Kemudian membentangkan spanduk dan poster yang intinya meminta pemerintah mencabut larangan ekspor minyak goreng dan CPO.

Usai melakukan aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Batola, sejumlah perwakilan petani dan pengurus Apkasindo dipersilahkan masuk ke salah satu ruangan oleh ketua DPRD Kabupaten Batola, guna menerima aspirasi dan mencari solusi terkait aksi demo tersebut.

Ada 12 poin tuntutan yang disampaikan petani dan Apkasindo diantaranya, meminta perlidungan petani akibat turunnya harga TBS mencapai 50-70 %.

Dalam hal ini Bupati dan DPRD Batola diminta menyampaikan kepada presiden untuk meninjau ulang larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.

Ketua Apkasindo Batola Darmono mengatakan, aksi yang dilakukan ini merupakan aksi nasional keprihatinan pada petani sawit dan berharap aksi ini bisa difasilitasi pihak DPRD dan Bupati Batola.

“Ada beberapa poin tuntutan yang kami sampaikan salah satu diantaranya tentang anjloknya harga buah sawit,” katanya Darmono.

Sementara itu Ketua DPRD Batola akan menindaklanjuti poin yang telah disampaikan, “Dari sejumlah poin tuntutan yang disampaikan petani dan Apkasindo berharap pemerintah pusat meninjau ulang pelarangan ekspor minyak goreng dan CPO,” pungkasnya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *