Banjarmasin,wartaberitaindonesia.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Kalsel melakukan rehabilitasi hutan mangrove di pesisir pantai secara maksimal.
Hal ini penting daratan tidak tergerus air laut bahkan kondisinya sekarang sudah masuk sepanjang 8 kilometer di Kabupaten Tanah Bumbu.
“Tahun 2022 lalu, pihaknya telah mengundang Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan KKP untuk membahas penanganan abrasi di pesisir pantai di Kalsel,” katanya usai melaksanakan Rapat Badan Anggaran DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel membahas Rancangan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 di gedung B DPRD Kalsel, Kamis (1/8).
Ia berharap pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk reboisasi hutan mangrove tahun 2023 dan pengerjaannya pada tahun 2024 ini. Penanganan permasalahan lingkungan hidup harus dilakukan secara serius dan terkoordinir dengan baik antara pemerintah provinsi, kabupaten dan pusatterangnya, kita bersyukur anggaran disetujui Rp3,8 miliar.
“Jika dikerjakan sendiri tidak akan mampu sehingga hasilnya pun tidak akan maksimal,” harap pria yang karib disapa Paman Yani ini.
Lanjut politisi Golkar ini menegaskan anggaran tersebut baru terealisasi sekitar lima kilometer atau belum maksimal padahal jika sepanjang itu saja belum tentu semua tanamannya hidup dan tumbuh besar karena semua sangat bergantung pada kondisi alam padahal panjang pesisir itu dari ujung Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut sampai Kabupaten Banjar. Oleh sebab itu reboisasi hutan mangrove bagian dari upaya untuk memulihkan dan menjaga ekosistem laut yang semakin terancam. Tak sebatas itu manfaat mangrove sendiri bisa di optimalkan oleh masyarakat sebagai penunjang perekonomian, seiring dengan ekosistem laut semakin membaik dan hasil perikanan yang meningkat.
