Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Program rehabilitasi atau bedah rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh pemangku kebijakan di Kabupaten Kotabaru menuai kritik masyarakat,
diduga karena tidak tepat sasaran dengan mengenyampingkan aspek sosial.
Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Kalsel, H. Firmansyah, SP ketika melaksanakan reses di dua tempat, yakni Desa Papaan dan Desa Baru Gunung Besar, Kecamatan Sampanahan.
“Saya tidak bisa berasumsi atau menerka namun warga menduga ini erat sekali nepotisme politis itu yang dipahami,” katanya, Senin (19/5).
Ia menilai, jika dilihat yang menjadi keinginan masyarakat di desa tersebut sederhana, yakni transparansi, melakukan survey sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), mempertimbangkan aspek sosial ekonomi serta paling penting melibatkan Dinas Sosial setempat.
Asumsi dugaan tersebut bukan tanpa alasan sebab program dana hibah bentuk bedah rumah dianggap memiliki keterlibatan pihak tertentu yang tidak netral, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kritik dari masyarakat.
“Proses pelaksanaan program ini mungkin tidak transparan atau tidak melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga menimbulkan ketidakpuasan,” ujar politsi Gerindra ini
Firmansyah menyarankan agar program bedah rumah ini dievaluasi dan dianalisis lebih mendalam khususnya berkaitan pelaksanaan di lapangan terutama indikator kelayakan bagi penerima hibah bedah rumah tersebut.
“Sehingga ke depan bisa tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar berhak menerima,” tandasnya.
