Kandangan, wartaberitaindonesia.com– Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dalam rapat paripurna, Senin (15/9/2025).
Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten HSS Husnan didampingu Wakil Ketua II DPRD Kabupaten HSS Muhammad Kusasi. Hadir Bupati HSS Syafrudin Noor dan Sekretaris Daerah Muhammad Noor.
Juru bicara (Jubir) Fraksi PKS, Mardiansyah mengingatkan, pemerintah daerah agar tidak hanya mengandalkan Silpa untuk menutupi difisit anggaran, perlu adanya terobosan nyata, yakni lebih fokus pada peningkatan PAD.
“Pembahasan Raperda APBD 2026 agar dilaksanakan dengan secara lebih mendalam, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakyat,” ujarnya.
Jubir Fraksi Golkar, Muhlis Ridhani memberikan pertanyaan bagaimana langkah konkret
pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten HSS di tahun 2026 bisa tercapai sesuai target, tepat sasaran, efektif.
“Serta bagaimana mewujudkan langkah konkret ini agar dapat bermanfaat nyata bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan,” ujar Muhlis.
Jubir Fraksi PKB Muhammad Yurni meminta pemerintah daerah menjalankan pembanhunan sesuai dengan tema, yang sudah dicanangkan dalam RKPD Kabupaten HSS tahun 2026, yaitu membangun pondasi ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif. sebagai landasan transformasi.
“Pemerintah daerah harus memperhatikan dan memberikan solusi untuk nasib mereka karyawan honorer yang tidak terdaftar sebagai PPPK paruh waktu,” ujar Yurni.
Jubir Fraksi Nasdem Rodi Maulidi mengatakan pihaknya sangat mendukung dengan tema membangun pondasi ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif sebagai landasan transformasi tersebut.
“Meski pendapatan daerah yang mengalami penurunan
sebesar 6,58 persen dibanding dengan anggaran APBD tahun anggaran 2025. Kami harapkan program pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat tetap terlaksana,” katanya.
Jubir Fraksi PDIP Muhammad Rizal meminta pemerintah daerah mengkaji potensi-potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah yang diimplementasikan dalam program prioritas daerah, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah.
“Hal ini kami sampaikan karena masih banyak sumber potensial penerimaan pendapatan asli daerah yang belum terakomodir dan terkelola dengan baik,” ujar Rizali.
Jubir Fraksi Gerindra, Muhazerachman meminta pemda mencatat perlunya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi secara selektif agar tidak membebani masyarakat dan juga diperlukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta mendorong partisipasi swasta melalui kemitraan publik-swasta.
“Kami harap, pemerintah daerah lebih memperjuangkan alokasi transfer dari pusat serta insentif daerah, untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhazerachman.
Sementara itu, Jubir Fraksi PPP-Gelora Bustami berharap pemda fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dengan penekanan utama pada pertumbuhan ekonomi lokal yang kuat, memperkuat sektor unggulan, serta pemanfaatan informasi teknologi secara maksimal.
“Kami juga berharap pemda memperhatikan alokasi anggaran yang memadai untuk sektor dasar yang sangat berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang sangat primer dibutuhkan oleh masyarakat kita sendiri,” harap Bustami
Menanggapi itu, Bupati HSS Syafrudin Noor mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi yang telah memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan Ranperda APBD 2026.
“Masukan dan saran fraksi-fraksi DPRD Kabupaten HSS sangat cermat dalam membahas Ranperda APBD, dan akan kami tindaklanjuti guna memperbaiki kekuran-kekurangan yang ada,” ujar Bupati Syafrudin Noor.
