Disdikbud Kalsel Perkuat Pendidikan Nonformal Tekan Putus Sekolah

Teks foto : Kepala Disdikbud Kalsel Galuh Tantri Narindra saat memberikan paparan terkait penanganan anak putus sekolah melalui pendidikan nonformal di di BPMP Kalsel, Selasa (3/3) (Ist)

Banjarbaru, wartaberitaindonesia.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat peran pendidikan nonformal sebagai langkah strategis menekan angka putus sekolah. Upaya ini sekaligus bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Banua.

 

Bacaan Lainnya

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, menegaskan bahwa pendidikan nonformal merupakan alternatif penting bagi anak-anak yang terkendala melanjutkan jalur formal.

 

“Program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C tetap menjadi pilar utama. Namun, kini kami memperkuatnya melalui skema kombinasi pembelajaran formal dan nonformal yang lebih fleksibel,” ujar Tantri pada kegiatan Penguatan Kelembagaan Nonformal

Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan Penanganan Anak Putus Sekolah Tahun 2026

di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel, Banjarbaru, Selasa (3/3/2026).

 

Tantri menjelaskan, Disdikbud Kalsel juga berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan pelatihan kecakapan hidup (life skill) ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan. Hal ini bertujuan agar lulusan memiliki kompetensi dan daya saing tinggi di dunia kerja.

 

Selain penguatan kurikulum, transformasi digital mulai diterapkan pada sektor ini. Sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) kini mengadopsi sistem pembelajaran jarak jauh serta asesmen berbasis komputer untuk meningkatkan efektivitas belajar.

 

Meski demikian, Tantri mengakui adanya tantangan besar, terutama terkait capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dinilai belum optimal. Rendahnya minat baca dan tingginya paparan media sosial diidentifikasi sebagai faktor utama yang memengaruhi kualitas belajar siswa.

 

Ia pun menginstruksikan dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota agar memastikan setiap program berdampak langsung pada peningkatan kemampuan peserta didik.

 

“Keberhasilan pendidikan diukur dari hasil belajar siswanya. Program yang dijalankan harus memberikan dampak nyata, bukan sekadar formalitas,” tegas Tantri.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *