Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Anggota DPD RI utusan Kalimantan Selatan (Kalsel), Habib Hamid Abdullah dengan tegas menolak kenaikan harga BBM saat ini.
Hal itu disampaikannya
di sela RDP bersama DPRD Kalsel, Pemprov, Forkopimda, Mahasiswa, Ojek Online, Organda, Pelaku Usaha dan Ormas, Selasa (13/9).
“Sebelum BBM naik pun kami menolak jika nanti ada kenaikan,” kata Habib Hamid kepada wartaberitaindonesia.com.
Menurutnya, dampak kenaikan tersebut akan menimbulkan inflasi bahkan pengaruhnya merambah hampir seluruh kebutuhan masyarakat baik pangan, sandang dan papan.
“Pasca hantaman Covid-19 kondisi masyarakat kita masih menghadapi situasi sulit terutama dari segi perekonomian, jika BBM naik tentu ini tidak relevan,” ujarnya.
Oleh karena itu pihaknya secara kelembagaan maupun kewenangan di DPD RI akan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Perlu diketahui bahwa kenaikan BBM baik pertalite, solar maupun pertamax ini kebijakan sepihak dari pemerintah atas persetujuan Presiden RI melalui kementerian atas pertimbangan tingginya biaya subsidi selama ini mencapai 500 triliunan lebih.
“Kami tidak pernah dilibatkan dalam rapat maupun pembahasan, tau-tau BBM naik, rakyat bisa bertambah miskin,” ungkapnya.
Meski masyarakat tidak membeli BBM, lanjutnya, namun dampak kenaikan tersebut berimbas naiknya kebutuhan pokok dan lainnya.
Hasil RDP ini akan diteruskan untuk disampaikan ke tingkat pusat dan dirinya telah meminta salinan kesepahaman tuntutan masyarakat sebagai bahan untuk diperjuangkan
“Seluruh Indonesia menolak kenaikan BBM, oleh karenanya kita bersama-sama memperjuangkannya,” tukasnya.
