Barito Kuala, wartaberitaindonesia.com– Arah kebijakan penanganan banjir melalui normalisasi sungai di Kabupaten Barito Kuala (Batola) dinilai berpotensi merugikan masyarakat jika tidak direncanakan secara matang.
Kekhawatiran tersebut disampaikan perwakilan warga dalam diskusi bersama pemerintah daerah terkait penanganan banjir yang kerap melanda sejumlah kecamatan. Pertemuan bertempat di jalan trans kalimantan, tepatnya di wilayah Kelurahan Handi Bakti, Selasa (13/1/2026).
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Batola, M. Sya’rawi, menyatakan pihaknya akan menyampaikan hasil diskusi terkait kondisi warga pemilik bangunan dan penyambang kepada Bupati Bartola. Ia menegaskan bahwa hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan.
“Normalisasi sungai memang mendesak, tetapi harus dipastikan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar lokasi,” ujarnya.
Sementara itu, Murjani selaku perwakilan masyarakat menilai kebijakan normalisasi yang tidak tepat sasaran justru berisiko menimbulkan dampak sosial baru. Ia menyebut banjir terparah saat ini terjadi di Kecamatan Jejangkit dan Mandastana, meski wilayah lain juga turut terdampak.
“Solusi paling cepat dan rasional adalah membuka dan menormalisasi muara Sungai Jejangkit. Muaranya di Ray 7, lalu ke Terantang hingga ke Sungai Barito. Itu yang paling efektif,” kata Murjani.
Menurutnya, kebijakan normalisasi sungai di sepanjang Jalan Trans Kalimantan menuju Jembatan Barito kurang tepat karena jarak aliran air terlalu jauh dan kondisi sungai yang sempit. Sebaliknya, daerah Terantang dan Danda Jaya dinilai memiliki kapasitas sungai yang besar dan dalam sehingga lebih ideal untuk pengerukan.
“Kalau dilakukan di sana, keberhasilannya bisa mencapai 50 persen. Tapi kalau salah arah, justru berpotensi mengorbankan warga,” tegasnya.
Murjani juga menyoroti wilayah Alalak yang memiliki banyak sungai, namun banjir tetap terjadi akibat berkurangnya daerah resapan air. Ia menyarankan agar aliran air diarahkan melalui Sungai Tatah Masjid menuju Sungai Alalak sebagai solusi yang lebih aman.
Ia menambahkan, lokasi yang saat ini direncanakan untuk normalisasi relatif tidak memiliki permukiman padat. Hal ini berbeda dengan kawasan Semangat Dalam dan Griya Permata yang berisiko terdampak langsung jika kebijakan tidak dikaji secara menyeluruh.
“Intinya, arah kebijakan harus berpihak pada masyarakat. Jangan sampai penanganan banjir justru menambah persoalan baru bagi warga,” pungkasnya.
