Muara Teweh, wartaberitaindonesia.com– Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis (MTQH) tingkat Kabupaten Barito Utara (Barut) akan segera berakhir, menandai dimulainya fase evaluasi mendalam oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, khususnya terkait penggunaan anggaran Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).
Wakil Ketua DPRD Barut, H. Parmana Setiawan, menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal akuntabilitas penggunaan dana hibah yang dialokasikan untuk pembinaan keagamaan di daerah tersebut.
Parmana menyatakan bahwa hasil yang diraih oleh kafilah Barut dalam kompetisi MTQH kali ini akan menjadi salah satu tolok ukur utama untuk mengevaluasi efektivitas anggaran pembinaan yang telah dikucurkan.
“Setiap rupiah dana daerah harus dipertanggungjawabkan hasilnya secara konkret,” ujar Parmana dalam acara Malam Ramah Tamah MTQH di Muara Teweh.
Untuk memastikan transparansi, Parmana berharap LPTQ dapat menyusun laporan pertanggungjawaban program dan keuangan secara detail dan terbuka.
Menurutnya, proses evaluasi ini sangat krusial sebagai dasar perbaikan dan penyesuaian kebijakan anggaran pada tahun berikutnya.
Anggota DPRD yang hadir dalam kesempatan tersebut turut menekankan pentingnya evaluasi komprehensif terhadap seluruh aspek, mulai dari program pelatihan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan selama ini.
“Data dan temuan dari evaluasi ini secara langsung akan menjadi basis pengambilan keputusan di Komisi terkait,” tegas Parmana, menunjukkan keseriusan legislatif dalam memastikan dukungan finansial benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pembinaan keagamaan di Barito Utara.
