Banjarmasin,wartaberitaindonesia.com
– Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Hasanuddin Murad mengatakan ada dua poin penting perihal kenaikan BBM saat ini yang perlu dicermati berdasarkan hasil aspirasi masyarakat, terutama yang disampaikan oleh mahasiswa.
Murad mengungkapkan, poin pertama terkait dugaan mafia BBM bersubsidi sehingga dampaknya sangat terasa bagi masyarakat menengah ke bawah karena peruntukan BBM tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
“Hal ini jadi atensi kita untuk dicarikan solusinya sehingga perlahan bisa meminimalisir,” kata Hasanuddin Murad kepada wartaberitaindonesia.com, Rabu (14/9).
Poin kedua adalah masalah kuota BBM itu sendiri, memang selama ini menurut Murad pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) maupun Kementerian ESDM, namun mekanismenya sulit untuk ditambah.
Komisi III tidak hanya sampai di situ beber Murad, pihaknya juga melakukan kunjungan ke Komisi VII DPR RI yang menangani persoalan BBM ini terus dilakukan sebagai mitra di tingkat kementerian terkait.
“Saya kira berdasarkan pengalaman memang power domainnya ada di Komisi VII DPR RI,” ungkap Murad.
Ia menambahkan masukan dari Organda menyebutkan keberadaan Satgas Migas sejauh ini kurang optimal dengan dalih operasional yang minim sehingga menyulitkan tim dalam melaksanakan tupoksinya selama ini karena itu mereka menginginkan fungsi Satgas dikembalikan seperti semula sehingga pengawasan di lapangan bisa lebih optimal terlebih di SPBU.
Meski berdasarkan laporan Pertamina mekanisme distribusi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SOP, namun faktanya di lapangan justru terjadi antrian yang panjang.
“Jika Satgas salah satu solusinya maka kita fasilitasi termasuk jika keterbatasan anggarannya maka siap disuppor,” tegasnya.
Menyikapi persoalan BBM saat ini memang DPRD Kalsel tidak memiliki kewenangan karena semua diatur di tingkat pusat, “Namun secara kelembagaan kami tetap memperjuangkannya, kemudian tupoksi DPR RI melihat hal ini sederhana karena tinggal bagaimana melakukan penambahan kuota BBM jika hasil komunikasi dibuktikan dengan data real maka semua itu bisa saja dilakukan,” pungkasnya.
