Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra, Hj. Mariana, S.AB., M.M., menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak terjadi lagi kasus keracunan makanan di lingkungan sekolah.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Program Makan Bergizi Nasional yang digelar di Jalan Setia Pemurus Dalam, Banjarmasin, bersama Badan Gizi Nasional, para dewan guru, tenaga pendidik, pengelola sekolah swasta, madrasah, dan pondok pesantren, Selasa (28/10/2025).
“Kami sangat berharap tidak ada lagi kasus keracunan makanan dalam program ini. Pemerintah pusat bersama Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah sudah memperketat pengawasan teknis di lapangan,” ujar Hj. Mariana.
Ia juga menekankan bahwa program MBG merupakan salah satu wujud nyata komitmen Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi seimbang, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Tujuan Positif Program Makan Bergizi Gratis (MBG):
Program MBG memiliki tujuan strategis untuk memperkuat fondasi generasi emas Indonesia 2045, dengan beberapa sasaran utama:
Mengatasi stunting dan malnutrisi: Menyediakan makanan bergizi seimbang bagi anak-anak sekolah untuk mencegah kekurangan gizi.
Meningkatkan kualitas SDM: Memberikan asupan gizi layak agar anak tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.
Meningkatkan semangat belajar: Asupan gizi baik mendorong konsentrasi dan motivasi siswa.
Menggerakkan ekonomi lokal: Melibatkan pelaku UMKM daerah dalam penyediaan bahan pangan.
Mendukung visi Indonesia Emas 2045: Membangun generasi sehat dan berdaya saing tinggi.
Keamanan Pelaksanaan Menjadi Prioritas:
Dalam pelaksanaannya, aspek keamanan dan higienitas pangan menjadi fokus utama.
Pemerintah dan mitra kerja menerapkan sejumlah langkah pencegahan, seperti:
Penerapan standar keamanan pangan (food safety) di seluruh dapur pengolahan makanan.
Pelatihan penjamah makanan agar memahami prinsip kebersihan dan keamanan pangan.
Pengawasan kolaboratif lintas instansi, termasuk Polri dan Badan Pangan Nasional.
Pengecekan bahan baku dan proses memasak secara berkala untuk menjamin kualitas makanan.
Evaluasi kasus keracunan secara cepat untuk menemukan penyebab dan solusi permanen.
“Setiap keluhan dan potensi risiko harus segera ditindaklanjuti. Ini bukan sekadar soal makan gratis, tapi tentang menjaga masa depan anak-anak bangsa,” tutupnya.
